langkah mengatasi masalah sosial dalam kalangan masyarakat

Info Polisi News Kewenangan Pemerintah kabupaten dalam urusan Sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi   (1)   Pemberdayaan   sosial   KAT;   (2)   Penerbitan   izin   pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; (3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; (4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan  keluarga  (LK3)  yang  wilayah  kegiatannya  di  Daerah kabupaten/kota; (5) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari  titik   debarkasi   di   Daerah   kabupaten/kota   untuk   dipulangkan  keDesa/kelurahan asal; (6) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi   anak   yang berhadapan dengan hukum; (7) Pemeliharaan anak-anak terlantar; (8) Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; (9) Penyediaan kebutuhan dasar dan   pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; (10) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota; (11) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. Penanganan   penyandang   masalah  kesejahteraan   sosial   (PMKS)  Penanganan korban bencana skala kabupaten. Seluruh panti sosial skala kabupaten di Kabupaten Jepara  Eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial   Lainnya)   pelatihan kewirausahaan organisasi sosial skala kabupaten